Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xiii/2015 Atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (Odgj) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Gusti Yanto, Tri and Aprizon Putra, David and Habiburrahman, Habiburrahman (2023) Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xiii/2015 Atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (Odgj) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text TRI GUSTI YANTO (19671924).pdf Download (4MB)

Abstract

Belrdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 diputuskan bahwa ODGJ melmiliki hak dapat melmilih dalam melngikutselrtakan ODGJ dalam PElMILU delngan dalil untuk melnjamin hak politik bagi seltiap manusia. Namun belrdasarkan konselp cakap hukum bahwa ODGJ melrupakan bagian dari tidak cakap hukum yang tidak mampu melmelpelrtanggung jawabkan seltiap pelrbuatan hukum. Dalam pandangan kajian siyasah dusturiyah hal telrselbut juga melnjadi selbuah pelrtanyaan belsar bahwa dalam hukum Islam dalam Hadist H.R Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah Al-Nasai, dan Al-Tarmizi: 698 dikatakan bahwa ODGJ telrmasuk pada tiga orang yang tidak dianggap belrtanggung jawab atas pelrbuatannya. Pelnellitian ini adalah pelnellitian yuridis normatif. Pelnellitian ini belrfokus pada studi pustaka (library relselarch), yang dilakukan delngan cara-cara melnelliti data selkundelr yaitu: bahan-bahan kelpustakaan atau bahan hukum delngan cara melnellaah telori-telori, konselp-konselp, asas-asas hukum selrta pelraturan pelrundang-undangan yang telntunya belrkaitan delngan objelk pelnellitian ini. Pelndelkatan pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan pelraturan pelrundang-undangan (statuel approach), pelndelkatan kasus (casel approach), dan pelndelkatan fiqh (fiqh approach). Belrdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut kelndala yang dihadapi olelh Komisi Pelmilihan Umum KPU dalam melngikutselrtakan ODGJ pada pelmilu 2019 ada 7 yaitu: 1. KPU melngalami kelsulitan melngaksels data ODGJ; 2. Minimnya sarana dan prasarana khusus ODGJ; 3. Bellum maksimalnya sosialisasi; 4. Kelsulitan prosels velrifikasi dan validasi data ODGJ selbagai Daftar Pemilih Tetap; 5. Bellum optimalnya anggaran khusus; 6. Surat keltelrangan dari doktelr yang bisa melnjadi dasar ODGJ bisa melmilih; 7. Tidak adanya SDM telrampil khusus untuk melnangani ODGJ di TPS. Hasil keldua adalah bahwa putusan Makamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 belrtelntangan delngan kajian fiqh siyasah dusturiyah delngan dasar hukum islam yaitu surah An-Nur ayat 59 dan hadist riwayat Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah Al-Nasai, dan Al-Tarmizi Nomor 698 dikatakan bahwa ODGJ telrmasuk pada tiga orang yang tidak dianggap belrtanggung jawab atas pelrbuatannya

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Creators:	Creators Email Gusti Yanto, Tri trigustiyanto08@gmail.com Aprizon Putra, David davidaprizonputra@iaincurup.ac.id Habiburrahman, Habiburrahman habiburrahman@iaincurup.ac.id
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	akun2 akun2
Date Deposited:	07 Aug 2023 04:01
Last Modified:	07 Aug 2023 04:01
URI:	http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/4336

Actions (login required)

View Item