Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri(Studi Kasus KUA Ujan Mas)

Utami,Putri,Juliani, Juliani and Rahmat, Budi and Aulia, Sidiq (2023) Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri(Studi Kasus KUA Ujan Mas). Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOP-005DJ.IIIHK.00.7102021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI (STUDI KASUS KUA UJAN MAS).pdf
Download (2MB)

Abstract

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam yang mana dalam pengimplementasian surat edaran tersebut terdapat pro dan kontra dari masyarakat sekitar sehingga menimbulkan suatu kerancuan dalam pengimplementasiannya . Tujuan dari penelitian ini untuk mencari tau apakah KUA Ujan Mas sudah mengimplementasikan surat edaran tersebut sesuai ketentuan yang ada atau sebaliknya, dan melihat bagaimana kedudukan dari surat edaran tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berbentuk kualitatif. Di mana sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pengolahan data, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif,yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori,konsep-konsep,mengkaji peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di KUA Ujan Mas telah di laksanakan 100% dengan sebaik dan sebijak mungkin,meskipun ada beberapa kendala dalam pengimplementasian tersebut,akan tetapi pihak KUA Ujan Mas tetap memberikan pencerahan dan pengertian dengan sebaik mungkin agar dapat dipahami dan di terima oleh masyarakat sekitar agar tidak menjadi permasalahan dalam pengimplementasian surat edaran tersebut. Dalam kedudukannya surat edaran bukan termasuk peraturan perundang-undangan karena surat edaran tidak memenuhi unsur-unsur sebagai hukum. Dapat dilihat bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut termasuk dalam peraturan menteri yang mana peraturan menteri tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 . Oleh karena itu surat edaran tersebut bertentangan dengan asas hukum,yaitu Asas lex superior derogate legi inferiori yang berarti peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi diatasnya. Maka surat edaran tersebut tidak dapat dipaksakan terhadap masyarakat. Akan tetapi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No :P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tersebut tetap di akui keberadaanya.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: