Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu

Ainalmardhiaturrahman, Ainalmardhiaturrahman and Dibul Amda, Ahmad and Fakhruddin, Fakhruddin (2022) Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu. Sarjana thesis, IAIN CURUP.

Text
LEGALITAS PERNIKAHAN MELALUI ITSBAT NIKAH MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA KUTOREJO KABUPATEN KEPAHIANG BENGKULU.pdf
Download (1MB)

Abstract

Fenomena pernikahan sirri masif di desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, akan tetapi angka legalisasi melalui Itsbat Nikah sangat rendah. Hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 dan KHI pasal 5 yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena itsbat nikah di desa Kutorejo, motif yang melatarbelakangi keinginan dan keengganan pengajuan legalitas pernikahan serta pandangan masyarakat desa Kutorejo terhadap urgensi legalitas pernikahan melalui Itsbat Nikah. Penelitian ini bertujuan agar memberikan kontribusi kepada masyarakat agar memahami bahwa pernikahan telah diatur dalam undang undang sehingga angka pernikahan sirri dapat ditekan dan segera mengupayakan legalisasinya. Tesis ini berjenis penelitian lapangan dengan metode penulisan kualitatif deskriptif serta pendekatan sosiologi normatif dengan teori undang undang. Penulis mendeskripsikan data hasil penelitian di lapangan dengan informan lalu dianalisis menurut Undang Undang. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap informan terkait. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa angka Itsbat Nikah berbanding terbalik dengan angka pernikahan sirri di desa Kutorejo. Ini disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat akan undang undang dan program pemerintah serta tidak ada sosialisasi nyata pihak desa dalam menjembatani pencatatan pernikahan baik melalui Itsbat Nikah atau pernikahan ulang. Motif masyarakat dalam mengajukan itsbat nikah beragam antara lain kemudahan akses pelayanan publik, memberikan status hukum anak dan istri, hak harta hingga hak waris dan menghindari sanksi sosial sehingga pandangan masyarakat terkait legalisasi pernikahan mutlak diupayakan. Tetapi birokrasi rumit dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait itsbat nikah menghalangi keinginan mereka untuk melegalkannya. Maka perlu adanya kerja sama aparat desa dan KUA untuk menjembatani adanya Itsbat Keliling untuk mengurangi pernikahan tidak tercatat.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: