Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Mengenai Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Teori Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah

Novitasari, Rani and Mabrursyah, Mabrursyah and Agustian, Tomi (2022) Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Mengenai Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Teori Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, IAIN Curup.

Text
Rani Novitasari.pdf
Download (7MB)

Abstract

Pemerintah telah mampu menciptakan berbagai macam narasi mengenai peraturan yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Bagi sebagian individu, mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi dapat dianggap sebagai pelanggaran kebebasan hak pribadi. Masalah utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 mengenai kwajiban vaksinai, Apa saja dampak Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 mengenai kewajiban vaksinasi terhadap keadilan hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk mengetahui Bagaimana tinjauan peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 mengenai kewajiban vaksinasi dalam teori keadilan hukum dan hak asasi manusia dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian ini ialah menggunakan yuridis normatif adalah dimana penilitian hukum dikonsepkan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian Studi Pustaka. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang- undangan (statue aproach). Dari penelitian ini ditemukan Bahwa implementasi peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 untuk pelaksanaan dimasyarakat belum efektif, karena pada peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 terdapat masyarakat yang diwajibkan untuk melaksanakan vaksin. Sedangkan masyarakat banyak yang tidak dapat melaksanakan vaksinasi karena terkendala oleh adanya faktor penyakit. kemudian dampak dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Vaksinasi ini adalah Bahwa kewajiban vaksinasi tersebut berdampak terhadap orang-orang yang belum melaksanakan vaksinasi atau orang-orang yang tidak bisa di vaksinasi, sehingga orang yang belum melaksanakan vaksinasi tidak dapat menggunakan fasilitas umum. Dalam peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 ini belum memenuhi keadilan hukum dikarenakan kewajiban vaksinasi tersebut tidak dapat berlaku kepada setiap orang dikarenakan ada beberapa orang atau masyarakat yang tidak bisa di vaksin sehingga orang-orang tersebut tidak bisa menggunakan fasilitas umum yang diwajibkan oleh pemerintah, sehingga hak asasi yang dimiliki orang tersebut belum terpenuhi. Dan berdasarkan Siyasah Dusturiyah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Vaksin ini bahwa peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 ini belum memenuhi teori keadilan hukum dan hak asasi manusia dijelaskan dengan dasar al-quran surah an�nissa ayat 58 yang membahas mengenai prinsip keadilan antarmanusia. Kata Kunci: Peraturan Presiden, Vaksin,Keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), Siyasah Dusturiyah

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: