Pembatalan Hibah Kepada Anak Setelah Bercerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Curup dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu )

Aprizon, Eri and Kisworo, Budi and Rifanto Bin, Ridwan (2022) Pembatalan Hibah Kepada Anak Setelah Bercerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Curup dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ). Sarjana thesis, IAIN CURUP.

Text
tesis Eri Afrizon.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perkara pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya setelah bercerai di Pengadilan Agama Curup yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Majelis Hakim pada tingkat pertama putusan nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp mengabulkan gugatan penggugat untuk membatalkan hibah orang tua terhadap anak setelah bercerai yang di buat di hadapan notaris. akibatnya seluruh harta yang dihibahkan tidak mempunyai kekuatan hukum, Kemudian salah satu dari penghibah yaitu mantan istri penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada putusan nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp Tujuan penelitian ini adalah (I) Mengetahui pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam putu san nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp (II) Mengetahui yang melatarbelakangi pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn yang membatalkan putusan nomor 282/Pdt.G/2019/Pa.Crp. serta mengapa adanya perbedaan dari kedua putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum, bahan hukum terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Case Approach). Hasil penelitian adalah (I) Dasar Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada kedua putusan tersebut sama-sama mempedomani Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dasar hukum yang dipedomani sama namun terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman Majelis Hakim atas Pasal 212 KHI tersebut. Majelis Hakim tingkat pertama menafsirkan atas pasal tersebut bahwa hibah orang tua terhadap anaknya dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kemudian akta hibah yang di buat di hadapan notaris tidak mempunyai kekuatan hukum. sedangkan II) Majelis Hakim tingkat banding menafsirkan terletak pada status objek hibah yang merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang artinya bukan merupakan harta perorangan dan pembatalan tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak penghibah maka penarikan hanya dapat di lakukan ¼ objek yang dihibahkan. yang artinya orang tua tidak dapat membatalkan hibah yang telah di lakukan terhadap anak apalagi terhadap semua atau keseluruhan objek harta yang telah di hibahkan. Akibat pertimbangan yang berbeda ini menghasilkan produk hukum yang berbeda bermuara pada akibat hukum yang berbeda.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: