Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kel. Tes, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong)

Aryanda, Rama and Edyar, Busman and Habibburrahman, Habibburrahman (2021) Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kel. Tes, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong). Sarjana thesis, IAIN Curup.

Text
RAMA ARIANDA.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan penambangan batu di Kelurahan Tes. Penambangan ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat berupa terjadinya longsor dan banyak kebun yang hanyut terbawa arus sungai. Disinyalir penambangan ini illegal sehingga perlu dilihat dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Penelitian ini kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran komplek, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha tambang, pemerintah desa, dan tokoh-tokoh agama yang berjumlah 10 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahap-tahap analisis data yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penambangan batu ilegal di Kelurahan Tes tak sesuai menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam Hal ini dibuktikan bahwa penambangan ini belum memiliki izin pertambangan. Dalam perizinan pertambangan yang berhak memberikan izin pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gurbernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing. Dari pandangan Islam penambangan batu ilegal hukumnya adalah haram. Pertambangan tersebut merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam pertambangan ilegal tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin ekplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan. Kata Kunci: UU No 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: