Haanah, Rade Agung Al-Fat and Birahmat, Budi and Asmara, Musda (2022) Analisis Pasal 162 Dan Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, IAIN Curup.
Text
RADE AGUNG AL-FAT HAANAH(1).pdf Download (6MB) |
Abstract
Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) disahkan pada tanggal 12 Mei 2020. Pengesahan UU Minerba ini terburu-buru, karena ada kekuatan besar yang menggerakkan DPR dan pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut. Kekuatan besar tersebut tak lain lagi yaitu elit kaya pengusaha batu bara, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. UU Minerba banyak menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat dan pekerja di industri pertambangan dan batubara. Dalam pengesahan Undang-Undang Minerba yaitu pasal yang menjadi sorotan, karena ada beberapa pasal yang sangat merugikan masyarakat dan disebut Kontroversi. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana penilitian hukum dikonsepkan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang undangan (law in books), kepustakaan (library research) dan menggunakan Metode Kualitatif. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana Permasalahan Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 dalam Minerba dan Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 162 dan Penghapusan Pasal 165 dalam Minerba. Hasil penelitian ini menjelaskan permasalahan pasal 162 yang disebut Kontroversi karena dinilai amat membahayakan masyarakat dan merupakan delik pidana. Dalam hal ini, frasa “merintangi” sebagai sifat melawan hukum, tidak diejawantahkan dengan jelas, sehingga rumusan delik dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba ternyata memiliki kecacatan di dalamnya. Penghapusan pasal 165 juga disebut Kontroversi, karena hilangnya Undang-Undang ini membuka celah bagi korupsi di bidang Minerba. Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap kedua Pasal Kontroversi dalam Minerba yaitu dalam merubah dan menghapus pasal suatu undang�undang dalam Siyasah Dusturiyah pada dasarnya lebih mengedepankan pada kemaslahatan umat banyak. Sementara kedua pasal tersebut belum mewujudkan prinsip Siyasah Dusturiyah. Kata Kunci : Minerba, Kontroversi, Siyasah Dusturiyah
Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc |
||||||||
Depositing User: | Mrs sulistyowati | ||||||||
Date Deposited: | 21 Feb 2023 08:36 | ||||||||
Last Modified: | 21 Feb 2023 08:36 | ||||||||
URI: | http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2487 |
Actions (login required)
View Item |