Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah

Hidayat, M Nuzulul and Edyar, Busman and Shesa, Laras (2022) Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, IAIN Curup.

Text
M Nuzulul Hidayat rev.pdf
Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka, dibentuklah suatu lembaga negara. Adapun lembaga yang dimaksud bisa saja lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 ataupun Undang–Undang. Namun demikian, lembaga yang dimaksud untuk memerangi tindak pidana korupsi yang terus berkembang di indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan perkembangan muncul masalah dan pertanyaan apakah KPK ini termasuk kedalam ranah lembaga legislatif atau eksekutif. Masalah ini juga kembali muncul saat dibentuk panitia khusus angket KPK oleh DPR. Prof Yusril Ihza Mahendra menyebut KPK sebagai bagian dari eksekutif sehingga dapat dikenakan hak angket. Namun, terdapat masalah juga dalam kewenangan KPK yang dianggap kewenangan KPK itu dipangkas. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK menurut Undang-Undang KPK , dan bagaimana Kedudukan dan Kewenangan KPK Perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif berfokus pada norma, serta diperlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama dalam penulisan ini, alasan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif adalah karena peneliti ingin berusaha mengkaji kedudukan serta kewenangan komisi pemberantasan korupsi yang telah diatur dalam undang-undang, yang nantinya akan dikaji menurut teori siyasah dusturiyah serta norma norma hukum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan kewenangan KPK banyak sekali mengalami perubahan terhadap tubuh KPK itu sendiri berdasarkan Undang-Undang KPK. Dan tidak sesuai dengan siyasah dusturiyah karena kewenangan KPK lebih sedikit menurut teori siyasah dusturiyah dan kedudukan KPK berbeda dengan lembaga yang mengatasi korupsi menurut siyasah dusturiyah. Kunci: Undang-Undang, KPK, Kedudukan, Kewenangan, Siyasah Dusturiyah

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: