Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Ditinjau Menurut Fatwa DSN MUI pada Pegadaian Syariah Lubuk Linggau

Riyani, Mira and Sulastyawati, Dwi and Khudori, Khairul Umam (2020) Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Ditinjau Menurut Fatwa DSN MUI pada Pegadaian Syariah Lubuk Linggau. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
MIRA RIYANI 16631073 ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN RAHN DITINJAU MENURUT FATWA DSN MUI PADA PENGGADAIAN SYARIA~1.pdf - Accepted Version
Download (2MB)

Abstract

Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku lembaga keuangan bukan bank yang salah satu kegiatan usahanya ialah menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Sering timbul pernyataan masyarakat bahwa transaksi gadai di pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah adalah sama-sama dikenakan bunga, maka dari pernyataan ini terjadi masalah menurut peneliti sehingga melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Ditinjau Menurut Fatwa DSN-MUI Pada Pegadaian Syariah Lubuklinggau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad murabahah dan rahn apakah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterprestasikan kondisi kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Lubuklinggau, terkait implementasi akad murabahah dan Rahn, Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan Tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah terhadap produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Lubuklinggau, yakni Tabungan Emas ada beberapa hal yang sesuai, namun sebagian besar tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 04 Tahun 2000 maupun dengan Opini No.04/DPS-DSN/VII/2015 DPS Pegadaian Syariah yang menyatakan bahwa Pegadaian Syariah harus memiliki emas terlebih dahulu sebelum dijual dan mengenai penjelasan harga pokok pada saat transaksi beserta keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah yang harus diketahui oleh nasabah namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Penerapan akad rahn yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Lubuklinggau dijelaskan melalui klausul akad jual beli Emas Logam Mulia, dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bebas dari riba karna tidak terdapatnya bunga dan denda apabila nasabah telat bayar dari waktu pembayaran.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: