Praktik Akad Mukhabarah di Desa Suro Bali dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Baihaqi, Ahmad and Hakim, Anwar and Hendrianto, Hendrianto (2026) Praktik Akad Mukhabarah di Desa Suro Bali dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
Ahmad Baihaqi Praktik Akad Mukhabarah Di Desa Suro Bali Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.pdf - Accepted Version
Download (3MB)

Abstract

Praktik akad mukhabarah merupakan salah satu bentuk kerja sama di bidang pertanian yang masih diterapkan oleh masyarakat Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Kerja sama tersebut dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan tujuan saling memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, seperti tidak adanya perjanjian tertulis, ketidakjelasan mengenai jangka waktu kerja sama, pembagian biaya pengelolaan, serta penyelesaian risiko apabila terjadi gagal panen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad mukhabarah yang dilakukan masyarakat Desa Suro Bali serta menganalisis kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pemilik lahan, petani penggarap, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang, buku, dan jurnal, serta peraturan yang berkaitan dengan akad mukhabarah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik akad mukhabarah di Desa Suro Bali dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan atas dasar saling percaya. Objek akad berupa lahan sawah dan lahan tanaman cabai dengan sistem bagi hasil yang pada umumnya dibagi sama rata sesuai kesepakatan para pihak. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah memenuhi rukun akad mukhabarah, yaitu adanya pemilik lahan, petani penggarap, objek akad, serta ijab dan qabul. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketentuan yang belum memenuhi syarat akad mukhabarah, yaitu belum adanya kejelasan mengenai jangka waktu kerja sama, pembagian biaya pengelolaan, serta penyelesaian risiko gagal panen sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak agar pelaksanaan akad mukhabarah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Kata Kunci: Akad Mukhabarah, Hukum Ekonomi Syariah, Yuridis Empiris, Gharar.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: