Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami berstatus Narapidana dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Devito, Dani and Dedi, Syarial and Lendrawati, Lendrawati (2026) Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami berstatus Narapidana dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
TESIS LENGKAP DANI DEVITO (1).pdf - Accepted Version
Download (6MB)

Abstract

Perkawinan melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Namun, ketika suami harus menjalani hukuman sebagai narapidana, ia kehilangan kebebasan fisik dan ekonomi yang berdampak signifikan pada pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi keluarganya. Kondisi ini diperumit oleh adanya kekosongan hukum (vacuum of law) karena Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara spesifik mekanisme kewajiban nafkah suami narapidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami narapidana di Lapas Kelas II A Curup serta menganalisis status hukum kewajiban nafkah tersebut menurut perspektif Hukum Keluarga Islam dan UU Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan kualitatif deskriptif-analitis diterapkan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam terhadap 10 responden narapidana suami dan petugas Lapas, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban nafkah lahir keluarga oleh suami yang berstatus snarapidana diimplementasikan melalui tiga mekanisme: (1) berpartisipasi dalam program pembinaan kemandirian Lapas seperti bengkel kayu, pertanian, perbengkelan, kerajinan tangan, dan pengolahan tempe, meskipun premi atau upah kerja yang dihasilkan sangat minim; (2) dependensi pada bantuan finansial dari keluarga besar serta adaptasi peran ganda istri dalam mencari nafkah; dan (3) pemanfaatan aset serta tabungan pribadi yang ditinggalkan suami sebelum masa penahanan. Sementara itu, dalam aspek nafkah batin, penelitian ini menemukan bahwa hak emosional narapidana suami tetap dapat terpenuhi secara terbatas melalui kunjungan fisik secara langsung dan optimalisasi fasilitas panggilan video gratis (Vicaris). Sebaliknya, hak biologis narapidana suami sepenuhnya terputus akibat ketiadaan fasilitas bilik asmara (conjugal visit). Ditinjau dari status hukumnya, baik Hukum Keluarga Islam (Pasal 77, 79, dan 80 KHI) maupun UU Perkawinan (Pasal 34 Ayat 1) menyepakati bahwa kewajiban nafkah tidak gugur, apabila tidak mampu bisa ditangguhkan. Karena istri tetap menunjukkan sikap tamkin sempurna dan tidak nusyuz, nafkah yang tidak terpenuhi berakumulasi menjadi utang perdata (al-nafaqah al-ma'shubah) yang wajib dilunasi pasca bebas.

Item Type:

Thesis (Masters)

Creators: