Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah

Hedi Maulana, Rafli and Edyar, Busman and Albuhari, Albuhari (2026) Dampak Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

Text
RAFLI Fulltext.pdf - Accepted Version
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Rafli Hedi Maulana NIM. 22671036 “Dampak Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyah” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara teknis dan administratif di lapangan, menganalisis faktor penyebab lonjakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta perspektif Siyasah Maliyah. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fikih (fiqh approach). Lokasi penelitian mencakup Desa Teladan, Kelurahan Timbul Rejo, dan Kelurahan Talang Rimbo Baru dengan melibatkan 10 orang informan yang terdiri dari pejabat BPKD, aparatur desa/kelurahan, serta masyarakat wajib pajak. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 telah resmi berjalan sebagai dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun, penerapannya memicu lonjakan NJOP yang signifikan hingga 300% akibat pemutakhiran data massal oleh pihak ketiga untuk menyesuaikan harga pasar riil. Implementasi di lapangan masih menghadapi kendala teknis berupa anomali data zona nilai tanah, keterbatasan anggaran, serta kurang meratanya sosialisasi sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat. Ditinjau dari perspektif Siyasah Maliyah, penetapan Perda ini secara prinsip bertujuan mulia untuk mengoptimalkan pendapatan daerah demi kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Meskipun demikian, penentuan NJOP yang melonjak drastis tanpa mempertimbangkan daya pikul ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distributif (al-'adl) dan asas tidak memberatkan ('adam al-haraj). Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan perbaikan akurasi data tanah, meningkatkan transparansi sosialisasi, serta menyediakan skema keringanan pajak secara proporsional. Kata Kunci: Dampak Implementasi, Pajak Daerah, NJOP, Siyasah Maliyah.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: