Kebijakan Pemda Terhadap Penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (Bsrs) Tahun 2024 Di Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Siyasah Idariyah

Dwi Santri Antika, Dwi Santri Antika and Edyar, Busman and Wihidayati, Sri (2026) Kebijakan Pemda Terhadap Penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (Bsrs) Tahun 2024 Di Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Siyasah Idariyah. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
Dwi Fulltext.pdf
Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Dwi Santri Antika: 22671015 KEBIJAKAN PEMDA TERHADAP PENUNDAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS) TAHUN 2024 DI KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan penundaan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong yang menimbulkan permasalahan terkait dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi penundaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan perspektif Siyasah Idariyah. Program BSRS merupakan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan serta faktor-faktor penundaan Program BSRS Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong, menganalisis kebijakan penundaan tersebut dalam perspektif Siyasah Idariyah, serta melihat keseimbangan antara asas kemaslahatan dan prinsip netralitas birokrasi dalam kebijakan penundaan Program BSRS Tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fikih (fiqh approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kebijakan penundaan Program BSRS Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong merupakan keputusan administratif sebagai bentuk penyesuaian kebijakan (policy adjustment) pada tahap implementasi program. Faktor yang memengaruhi penundaan tersebut meliputi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, upaya menjaga netralitas ASN, mencegah potensi konflik kepentingan dan politisasi bantuan sosial, serta pertimbangan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan; (2) kebijakan penundaan Program BSRS dalam perspektif Siyasah Idariyah merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah (ulil amri) yang sesuai dengan kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil maslahah, karena dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudaratan (mafsadah); dan (3) keseimbangan antara asas kemaslahatan dan prinsip netralitas birokrasi diwujudkan melalui kebijakan penundaan yang bersifat sementara dengan tetap mempertahankan hak masyarakat sebagai penerima bantuan, menjaga profesionalitas ASN, serta menjamin keberlanjutan program melalui komitmen pemerintah untuk melaksanakan program pada tahun anggaran berikutnya. Kata Kunci: Kebijakan BSRS, Penundaan Program, Siyasah Idariyah, Kemaslahatan, Netralitas Birokrasi, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: