Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia Terkait Wewenang Tni dalam Jabatan Sipil Perspektif Asas Konstitusionalisme dan Fiqh Siyasah

Ravka, Reza and Hayati, Ilda and Habiburrahman, Habiburrahman (2026) Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia Terkait Wewenang Tni dalam Jabatan Sipil Perspektif Asas Konstitusionalisme dan Fiqh Siyasah. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP.

Text
REZA RAVIKA .pdf - Accepted Version
Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Reza Ravika NIM. 22671039 “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia terkait wewenang TNI dalam jabatan Sipil Perspektif Asas Konstitusionalisme dan Fiqh Siyasah” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan berbagai perdebatan terkait keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil. Perluasan ruang jabatan sipil bagi TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 47 yang mengatur penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil tertentu. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sementara itu, untuk jabatan sipil di luar ketentuan tersebut, prajurit harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan asas konstitusionalisme, khususnya prinsip supremasi sipil dan pembatasan kekuasaan dalam negara demokrasi. Selain itu, kebijakan tersebut juga perlu dikaji berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip maslaha mursalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jenis pada penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan Fiqh Siyasah. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal ,artikel dll dan bahan hukum tarsier berupa kamus hukum, blibliografi hukum dll yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan persoalan terhadap prinsip supremasi sipil dan asas konstitusionalisme. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer dan fungsi sipil serta membuka ruang keterlibatan militer dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih luas. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah yang dibatasi pada konsep maslahah mursalah, perluasan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kemaslahatan yang lebih besar bagi kepentingan umum apabila berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara institusi militer dan sipil. Oleh karena itu, penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil perlu dibatasi secara ketat, berdasarkan kebutuhan yang jelas, dan tetap menjamin supremasi sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Tentara Nasional Indonesia, Jabatan Sipil, Konstitusionalisme, Supremasi Sipil, Fiqh Siyasah.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: