Pemenuhan Kewajiban Nafkah Oleh Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang (Studi Kasus di Desa Imigrasi Permu)

Oktasari, Dina and Edyar, Busman and Birahmat, Budi (2026) Pemenuhan Kewajiban Nafkah Oleh Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang (Studi Kasus di Desa Imigrasi Permu). Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Text
Dina Oktasari,- Pemenuhan Kewajiban Nafkah Oleh Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang (Studi Kasus di Desa Imigrasi Permu).pdf - Accepted Version
Download (2MB)

Abstract

Pemenuhan Kewajiban Nafkah Oleh Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang ( Studi Kasus di Desa Imigrasi Permu)”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menegaskan bahwa setelah perceraian kedua orang tua tetap memegang andil dalam pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan anak, realitas di Desa Imigrasi Permu, Kabupaten Kepahiang menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Mayoritas anak setelah perceraian tinggal bersama ibu, sementara pihak ayah kembali ke kediaman orang tua kandungnya atau bahkan kehilangan kontak. Dampaknya, beban pemenuhan ekonomi anak beralih secara sepihak kepada ibu setelah perceraian, mengingat banyak mantan suami yang kembali ke rumah orang tua mereka atau tidak lagi dapat dihubungi. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis riset lapangan, dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, seluruh data dan informasi dalam riset ini digali langsung dari lingkup Desa Imigrasi Permu. Penulis menghimpun data primer melalui sesi wawancara mendalam dengan para informan, sementara data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen serta literatur yang relevan. Dari serangkaian temuan di lapangan, ada dua kesimpulan utama yang berhasil dirumuskan. Pertama, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Imigrasi Permu, kenyataannya belum berjalan secara optimal. Meskipun secara hukum tanggung jawab ini sepenuhnya berada di pundak ayah, Kedua, jika dibedah dari sudut pandang yuridis formal, kelalaian ini jelas bertolak belakang dengan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang perkawinan, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Pada Pasal 156 huruf (d) KHI mengenai akibat putusnya perkawinan, ditegaskan bahwa seluruh biaya pemeliharaan (hadhanah) serta nafkah merupakan tanggung jawab mutlak seorang ayah yang disesuaikan dengan kemampuannya, minimal hingga anak menginjak dewasa atau mandiri (21 tahun). Kata Kunci : Perceraian, Nafkah Anak, Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: