Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Apbn dalam Bidang Pendidikan Tinggi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Maslahah Mursalah

Amelia, Citra and Aprizon Putra, David and Wihidayati, Sri (2026) Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Apbn dalam Bidang Pendidikan Tinggi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Maslahah Mursalah. Sarjana thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP.

Text
Citra Amelia (1).pdf - Accepted Version
Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK “Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang APBN Dalam Bidang Pendidikan Tinggi Ditinjau Dari UU No. 12 Tahun 2012 dan Maslahah Mursalah” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada sektor pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut menimbulkan persoalan yuridis dan filosofis, khususnya terkait kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta prinsip kemaslahatan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kebijakan efisiensi anggaran dalam bidang pendidikan tinggi serta mengkaji kebijakan tersebut dalam pandangan maslahah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Objek penelitian yaitu meliputi aspek yuridis normatif dan aspek yuridis filosofis, yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan ushul. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan undang-undang, sehingga tidak dapat mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, khususnya terkait pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, berdasarkan teori Stufenbau Hans Kelsen dan Hans Nawiasky serta asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, ditemukan adanya potensi konflik normatif yang berdampak pada tidak efektifnya implementasi kebijakan tersebut. Dalam perspektif Maslahah Mursalah, kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya dapat dibenarkan apabila membawa kemaslahatan, namun menjadi tidak sesuai apabila menimbulkan mudarat, khususnya terhadap sektor pendidikan yang termasuk dalam kategori kebutuhan daruriyat. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan kualitas, akses, dan keberlangsungan pendidikan tinggi dinilai tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan skala prioritas (tartib al-awlawiyyat). Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Instruksi Presiden, Maslahah Mursalah.

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: