Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/Sj Tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Tahun 2025 Ditinjau dalam Perspektif Siyasah Tasriiyyah

Effendi, Exti Hendri and Syah, Mabrur and Putra, David Aprizon (2026) Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/Sj Tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Tahun 2025 Ditinjau dalam Perspektif Siyasah Tasriiyyah. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.

	Text Ezti Hendri Fulltext.pdf - Accepted Version Download (2MB)
	Text Fulltext.pdf Download (2MB)
	Text Fulltext.pdf Download (2MB)

Abstract

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ Tahun 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan orientasi bagi kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Meskipun demikian, kedudukannya masih menimbulkan perdebatan karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ Tahun 2025 serta menelaah kesesuaiannya dalam perspektif siyasah tasri'iyyah. bagaimana kedudukan yuridis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ Tahun 2025 dan bagaimana tinjauan siyasah tasri'iyyah terhadap surat edaran tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji dasar kewenangan, kedudukan hukum, serta kesesuaian substansi surat edaran dengan prinsip-prinsip siyasah tasri'iyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ Tahun 2025 merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi memiliki dasar kewenangan yang sah berdasarkan kewenangan atribusi Menteri Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ditinjau dari perspektif siyasah tasri'iyyah, surat edaran tersebut telah memenuhi prinsip kewenangan yang sah, kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Dengan demikian, surat edaran tersebut memiliki legitimasi secara yuridis dan selaras dengan prinsip-prinsip siyasah tasri'iyyah sebagai pedoman administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Surat Edaran, Kewenangan, Siyasah Tasri'iyyah, KemaSslahatan

Item Type:

Thesis (Sarjana)

Creators: