Nurcahayani, Meylinda Juan Putri and Yusefri, Yusefri and Habiburrahman, Habiburrahman (2026) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Ditinjau Dari Nilai Keadilan Sosial. Sarjana thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup.
![[img]](http://e-theses.iaincurup.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
MEYLINDA JUAN PUTRI NURCAHYANI.pdf Download (2MB) |
Abstract
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Ditinjau Dari Nilai Keadilan Sosial.” Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Penelitian ini dilatar belakangi oleh munculnya polemik di masyarakat Provinsi Bengkulu terkait pemberlakuan kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024. Kebijakan ini memicu keluhan masyarakat akibat kenaikan beban pajak yang signifikan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan tersebut dari aspek yuridis normatif, nilai keadilan sosial, serta perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk membandingkan praktik kebijakan di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis normatif, Pergub Nomor 32 Tahun 2024 memiliki dasar hukum yang sah yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Namun, dari aspek keadilan sosial, kebijakan ini dinilai kurang proporsional karena lebih menitikberatkan pada target pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan prinsip ability to pay (kemampuan membayar) masyarakat menengah ke bawah. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip al-’adalah at-tauzi’iyyah (keadilan distributif) dan unsur kemaslahatan (maslahah), karena beban pajak yang tinggi berpotensi menimbulkan mudarat ekonomi bagi rakyat. Penulis menyimpulkan bahwa diperlukan evaluasi terhadap transparansi pengelolaan dana opsen dan pemberian skema keringanan yang lebih adil bagi kendaraan produktif masyarakat kecil. Kata Kunci: Opsen PKB, Keadilan Sosial, Siyasah Dusturiyah, Peraturan Gubernur Bengkulu.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | akun10 akun10 | ||||||||
| Date Deposited: | 14 Jul 2026 03:56 | ||||||||
| Last Modified: | 14 Jul 2026 03:56 | ||||||||
| URI: | http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/10003 |
Actions (login required)
 |
View Item |
